Big Data, Block Chain, dan Virtual Currency

Big Data, Block Chain, dan Virtual Currency

Pembahasan cukup menarik mengenai Big Data, Block Chain dan Virtual Currency dalam Seminar Contact Center Bank Indonesia bersama beberapa pembicara dari Bank Indonesia, Telkom Indonesia, Komisi Informasi dan Ebdesk Indonesia. Acara yang dihadiri oleh kalangan contact center Indonesia, cukup menarik minat peserta untuk menyimak sampai akhir.

Sesi pembahasan pertama adalah mengenai virtual currency yang dibawakan oleh Yosamartha, Asisten Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Beliau memaparkan secara detail bagaimana perkembangan penggunaan virtual currency dan hubungannya dengan teknologi block chain.

Yosa juga menggambarkan contoh penggunaan virtual currency yang merupakan mata uang yang tidak disertai dengan underlined asset yang jelas. Bahkan ia mencontohkan, jika anda mempunyai uang bitcoin (salah satu virtual currency), maka anda tidak bisa menukarkan dengan uang tunai. Namun jika anda mau membeli bitcoin, maka banyak yang menyediakan. Untuk itu diharapkan masyarakat berhati-hati dalam menyikapinya.

Dengan sejumlah resiko dan fluktuasi nilai yang tidak bisa diprediksi, apalagi nilainya bisa melonjak lebih dari 300 persen, maka menurut Yosa ini dapat dikategorisasikan sebagai investasi bodong. Dengan demikian pemilik virtual currency tidak dapat dijamin nilainya, semua itu merupakan resiko pribadi. Menginagt virtual currency tidak ada negara yang menjaminnya.

Bitcoin menggunakan teknologi yang namanya blockchain yang saling menghubungkan berbagai perangkat yang saling terhubung, yang memungkinkan untuk mencatat transaksinyang dilakukan secara tersebar. Jika melakukan transaksi blockchain, maka proses pencatatan yang dilakukan di suatu payment gateway, secara otomatis akan membutuhkan verifikasi dari device lain yang menyatakan terjadinya transaksi. Semua itu akan tersebar dalam semua jaringan yang ada.

Memang Yosamartha mengatakan bahwa konsep blockchain tidak mudah untuk membahasnya. Namun ia menekankan bahwa penerapannya bisa dalam berbagai hal. Yang diproteksi oleh Bank Indonesia saat ini adalah proses penggunaan untuk transaksi pembayaran. Dengan demikian semua Bank di Indonesia dilarang untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran yang sah.

Tak kalah menariknya pada sesi diskusi panel yang membahas mengenai bigdata. Pada dasarnya ada 3 pembicara, namun hanya 2 yang membahas mengenai bigdata. Rudwan Prasetyarto dari Ebdesk mencoba memaparkan bagaimana wujud bigdata. Ridwan mencoba menampilkan apa yang dilakukan oleh ratusan server dalam mengidentifikasi dan mengelola hubungan suatu informasi.

Hal yang sama disampaikan oleh Komang Budi Aryasa, Deputy EGM Divisi Digital Service Telkom Indonesia. Komang menegaskan prinsip dasar bigdata, bukan pada banyaknya data, namun pada strukturnya. Data yang tertabulasi dalam jumlah yang banyak bisa dikatakan small data, karena mudah dilaporkan.

Bagi Komang, bigdata artinya data itu tidak terstruktur dan tersebar dalam berbagai format, dan dibutuhkan upaya untuk melakukan interkoneksi antara data, sehingga menjadi informasi yang akurat. Bisa saja data itu berupa gambar atau foto, video, tulisan, bisa berupa status facebook, twitter, email, chat, dan berbagai media lainnya.

Pada intinya, informasi dan teknologi berkembang dengan pesatnya, dan kita harus mencari value dari informasi tersebut sehingga dirasakan manfaatnya. Demikian pemaparan dari Komang, sekaligus menjadi kesimpulan penting dari pengelolaan big data. (AA)